Tolak Kenaikan BPJS, PKS Kota Serang Minta Pemkot Anggarkan Dana “Buffer” Melalui RSUD

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto: BPJS Kesehatan Kota Serang. Ilustrasi
Bagikan:

Serang, LiraNews – Kebijakan Pemerintah menaikan iuran BPJS dinilai sangat tidak tepat dan merugikan masyarakat.

Hal Ini menjadi beban masyarakat bertambah ditengah angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka meningkat.

“Terlebih adanya kebijakan BPJS tdk berlakunya lagi Rekom Dinsos Bagi Warga tidak mampu untuk menerbitkan kartu BPJS dalam waktu 3×24 Jam,” ujar  Ketua FPKS DPRD KOTA 2019 – 2024, TB Ridwan Akhmad, Senin (9/9/2019).

Kebijakan tersebut, menurutnya,  sangat merugikan warga tidak mampu , sehingga Pemkot harus berpikir keras mencari skema alternatif.

Banyak warga tdk mampu di Kota Serang yg belum tercover BPJS dan mendadak sakit harus dibawa ke RS kebingungan Krn dampak dari kebijakan tsb, sehingga nyawa jadi taruhannya .

Fraksi PKS mendorong Pemkot untuk segera mengaktifkan dan mengoptimalisasi peran RSUD kota di Tahun 2019 ini agar segera bisa melayani kesehatan masyarakat kota.

“Fraksi PKS meminta Walikota melalui Dinkes atau RSUD Kota Menganggarkan sejenis dana “buffer” khusus di peruntukan bagi warga tidak mampu dan belum tercover BPJS yg sifatnya  Darurat harus segera mendapatkan pertolongan medis , bisa ditangani oleh RSUD Kota,” imbuhnya. LN-AZA

Mon Sep 9 , 2019
Jakarta, LiraNews — Bagaimana cara kepala desa (kampung) melakukan korupsi dana desa? Indonesian Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu merilis 12 modus korupsi dana desa. Modus ini disimpulkan dari hasil penelitian peneliti ICW Egi Primayoga. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan […]